Objektivitas murni itu sering kali menjadi "utopia". Ada tiga lapis hambatan yang membuat fakta sering kali kalah oleh subjektivitas:
1. Bias Konfirmasi (Suka vs Tidak Suka)
Secara psikologis, manusia (termasuk jurnalis) cenderung mencari fakta yang mendukung apa yang sudah mereka yakini dan mengabaikan fakta yang membantahnya. Saat seorang produser atau jurnalis sudah "tidak suka" dengan seorang tokoh (misalnya karena rekam jejaknya di partai), maka setiap berita tentang tokoh tersebut akan dicari sudut pandang (angle) negatifnya. Sebaliknya, jika "suka", kesalahan fatal pun bisa dibungkus sebagai "kekhilafan manusiawi".
2. Agenda Setting & Framing
Fakta mungkin tidak berubah, tapi bagaimana fakta itu diletakkan bisa mengubah persepsi publik secara total.
Fakta: "Pemerintah memberikan jabatan pada kader partai."
Framing A (Kritis): "Bagi-bagi kursi, birokrasi terancam tidak profesional."
Framing B (Mendukung): "Perkuat koordinasi, Presiden rekrut putra terbaik bangsa dari koalisi." Di sinilah letak "permainan" subjektivitas yang sering kali dikendalikan oleh kepentingan pemilik media atau pesanan politik.
3. Jurnalisme Sebagai Komoditas
Di Indonesia dan dunia, media bukan sekadar pilar demokrasi, tapi juga unit bisnis. Kepentingan iklan, hubungan baik dengan regulator (pemerintah), dan kelangsungan hidup perusahaan sering kali memaksa redaksi untuk "menyesuaikan" arah pemberitaan. Saat fakta berbenturan dengan keberlangsungan bisnis, sering kali objektivitas yang dikorbankan.
Tantangan bagi Media Mainstream
Tahu faktanya.
Tahu subjektivitas tim
Tahu kepentingan pemilik.
Menjadi objektif di tengah tarikan-tarikan itu adalah perjuangan harian yang melelahkan. Namun, seperti yang Anda katakan, tugas jurnalisme adalah membiarkan fakta yang berbicara—meskipun kadang kita hanya bisa menyajikan "fakta yang diizinkan untuk bicara".
